APBN : Pengertian, Fungsi, Tujuan & Mekanisme Penyusunan APBN

APBN : Pengertian, Fungsi, Tujuan & Mekanisme Penyusunan APBN

Fungsi APBN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, siapa yang tak pernah dengar dengan kalimat ini, saya yakin kita semua sering mendengarnya sejak duduk di bangku SMP, namun kemungkinan waktu itu kurang paham apa itu APBN, fungsi APBN itu apa, dan untuk apa, maka di sinillah akan kami ulas lengkap untuk anda.

Pengertian APBN

pengertian fungsi APBN
pengertian fungsi APBN

APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yg disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat(DPR).

APBN sendiri yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran terhitung dari (1 Januari – 31 Desember) yang ditetapkan dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Landasan Mengenai Dana APBN

anggaran dana APBN
Anggaran dana APBN

Negara tidak asal membuat rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara, ia membuta rancangan tersebut bertujuan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar besarnya agar tidak terjadi nya penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan, Agar tidak di salah gunakan, maka dalam penyusunan dan pelaksanaan di lakukan secara transparan dan terbuka.

Maka dari itu tanggung jawab yang di pikul juga berat, baik semua anggota pemerintahan terutama terhadap presiden.
Berikut merupakan landasan APBN :

  1. Menurut Undang Undang Dasar 1945 – UUD 1945 Pasal 23 (yang sudah di amandemen) yang berbunyi bahwasanya “Anggaran Pendatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang, Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh presiden maka pemerintah akan melaksanakan APBN tahun yang lalu.
  2. Menurut undang undang no 1 th 1994 – UU tahun 94 telah menjelaskan mengenai pendapatan dan belanja negara yang di kenal dengan singkatan APBN
  3. Keputusan Presiden terdapat no 42 tahun 2002 – Menurut keputusan presiden yang telah di tetapkan pada no 42 di tahun 2002 menjelaskan mengenai pedoman pelaksanaan APBN dalam ruang lingkup pemerintahan.

Fungsi APBN

fungsi APBN
Fungsi APBN

APBN negara memiliki sifat yang luas, jangkauannya makro sehingga memiliki banyak fungsi yang bisa di tinjau dari sisi mana pun. Berikut adalah ulasannya :

Fungsi alokasi APBN

Dana y g ada dalam APBN bisa di pakai untuk mengatur dana yang ada dari seluruh pendapatan negara pada pos pos belanjaan yang berguna untuk mengadakan barang-barang serta berbagai jasa public yang sudah berjalan. Selain itu, iya juga bisa digunakan untuk pembiayaan adanya pembangunan yang bersifat milik pemerintah

Fungsi distribusi APBN

Fungsi APBN sebagai Distribusi guna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah, sehingga kelas social dan geps antara rakyat satu dengan lainnya akan terkurangi. Tidak cuma itu, dana juga di gunakan untuk kepentingan bersama seperti pembangunan sarana pemerintahan yang nantinya akan kembali ke tangan rakyat dalam bentuk yeng berbeda, misalnya beasiswa, dana pension, subsidi serta yang lainnya. Bentuk dana dari bagian ini bukan dalam bentuk cas, melainkan akan bersifat seperti payment transfer, yakni pengalihan pembiayaan yang berasal dari satu sector ke pada sector lainnya.

Fungsi stabilitas APBN

Apabila di tinjau dari fungsi stabilitas negara, semisal ketika terjadi ketidak seimbangan antara masyarakat yang bersifat ekstrem karena pengaruh-nya globalisasi yang terjad, maka pemerintah sendirilah yang akan menangani-nya. Yakni dengan cara mengembalikan melalui intervensi sehingga keadaan akan kembali ke posisi semula atau normal tanpa ada pergerakan.

Kemudian APBN dalam menjaga stabilitas termasuk sebagai tool yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang di bilang tinggi.

Fungsi pengawasan APBN

Dana APBN yang di pergunakan oleh pemerintah juga berguna sebagai bentuk pengawasan. Hal ini berhubungan dengan control pihak legislative terhadap pihak eksekutif mengenai dana yang di gunakan karena banyak politik luar negeri Indonesia yang menggunakan sistem APBN.

Sebab apabila taksiran dana yang keluar tidak sesuai dengan anggaran yang sudah di rencanakan, di khawatirkan terjadi korupsi.

Fungsi regulasi APBN

APBN yang telah ada dan di laksanakan berfungsi sebagai alat yang mampu mendorong kebutuhan ekonomi negara, yang mana dalam jangka akhirnya bisa meningkatkan kemakmuran rakyat. Bagaimana tindakan-nya? Yakni dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam masyarakat pada saat ini.

Fungsi perencanaan APBN

Perencanaan yang berperan untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan di gunakan ke hari depannya. Tindakan perrencana ini di manfaatkan pula sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada bagian mana. Contoh nya saja ingin lebih memajukan di bidang pendidikan, maka pemerintah bisa mencanangkan anggaran beasiswa lebih besar dari pada waktu sebelumnya.

Fungsi otorisasi APBN

Kekuasaan pemerintah mengalokasikan asal daya sinkron dengan apa yang telah di rencanakan ketika tahun itu. Maka apabila tahun 2015, pemerintah tentu menjadikan sebuah aturan anggaran sinkron dengan tahun 2016, yang mana seluruh hak dan kewenangannya berlandaskan apa yang sudah di tertulis di APBN tahun 2016.

Pedoman pemerintah

Sedangkan pada sisi menejemen, APBN yang sudah terdapat sebagai panduan pemerintah saat ingin menyusun APBN buat tahun ke depannya. Bagaimana yang di anggap harus di kurangi asal dananya, dan poin mana yang sebaiknya mendapatkan perhatian spesifik jadi di buat penambahan dana. panduan ini di harapkan supaya alokasi anggaran yang terdapat dapat di tingkatkan efektifitasnya

Tujuan APBN

Tujuan apbn
Tujuan APBN

Sudahkah kamu mempelajari dan mengenal UUD 1945 yang sudah diamendemen? alamat APBN juga termuat telah di dalamnya. Perhatikan dalam pasal berikut ini! “UUD 1945 setelah amendemen Pasal 23 Ayat (1) menyatakan.

“Anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab buat sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Jika alamat APBN telah dimuat pada UUD, kemudian apakah yang mendasari lantai penyusunan APBN? APBN disusun setiap tahun yang berlandaskan undang-undang. aplikasi APBN dituangkan pada Program Pembangunan Lima Tahun yang di sigkat dengan (PROPENAS) yang mengandung ulasan kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

PROPENAS dirinci dengan detail pada planning Pembangunan Tahunan (REPETA) yang mengandung aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan presiden bersama DPR.

Mekanisme Penyusunan APBN

mekanisme penyusunan apbn
mekanisme penyusunan apbn

Mekaniseme penyusunan APBN Pasal 13

  • Pemerintah meneruskan pokok-pokok kebijakan fiskal dan abstrak ekonomi makro tahun aturan berikutnya kepada dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.
  • Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas abstrak ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat pada perkataan pendahuluan rancangan APBN tahun aturan berikutnya.
  • Berdasarkan abstrak ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan generik dan prioritas aturan buat dijadikan anutan bagi setiap kementerian negara/lembaga pada penyusunan usulan anggaran.

Mekanisme penyusunan APBN (Pasa 14)

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/ pimpinan forum selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun planning kerja dan aturan kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.

Rencana kerja dan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berlandaskan prestasi kerja yang tentu dicapai.

Rencana kerja dan aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja buat tahun berikutnya sesudah tahun aturan yang sedang disusun.

Rencana kerja dan aturan dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat buat dibahas pada perkataan pendahuluan rancangan APBN.

Hasil pembahasan planning kerja dan aturan disampaikan kepada Menteri Keuangan menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang berkenaan APBN tahun berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut adapun penyusunan planning kerja dan aturan kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mekanisme penyusunan APBN (pasal 15)

  • Pemerintah Pusat mengajukan program Undang-undang bersama APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam bulan Agustus tahun sebelumnya.
  • Pembahasan Rancangan Undang-undang berkenaan APBN diusahakan sinkron dengan undang-undang yang mengerjakan tatanan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Dewan Perwakilan Rakyat bisa mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran pada Rancangan Undang-undang berkenaan APBN. Perubahan Rancangan Undang-undang berkenaan APBN bisa diusulkan oleh DPR sepanjang bukan menimbulkan peningkatan defisit anggaran.
  • Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat adapun Rancangan Undangundang berkenaan APBN diusahakan selambat-lambatnya dua (dua) bulan sebelum tahun aturan yang berkepentingan dilaksanakan.APBN yang disetujui oleh DPR naratif sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan spesies belanja.
  • Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tdk menyetujui program Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bisa membuat pengeluaran setinggi-tingginya sebesar nilai APBN tahun aturan pada sebelumnya.

Mekanisme penyusunan APBN dan APBD

Aturan pendapatan dan belanja negara ataupun APBN ialah tujuan bicara belanja pemerintah menjadi forum eksekutif, DPR dan DPRD menjadi forum legislatif, serta konstitusi dan mahkamah akbar menjadi yuridikatif.

Mekanisme penyusunannya tersusun dari empat tahapan yaitu.

1. Pemerintah di wakili oleh presiden merancang aturan dari aspek pemasukan serta hal apa saja yang tentu dibelanjakan. planning ini diberi ucpan RAPBN. Rancangan ini terus diselesaikan pada bentuk nota keuangan terutama sesudah menggunakan kedap sidang kabinet.

2. Finalisasi nota keuangan yang dituangkan pada RAPBN ini terus diajukan pemerintah ke DPR buat di tindak lanjuti.

3. jikalau RAPBN tadi bukan mendapatkan perselisihan dan kontradiksi dari DPR maka tentu disetujui dan sebagai APBN.

4. jikalau RAPBN dalam tahun itu bukan disetujui oleh DPR maka APBN yang dipakai mengacu dalam APBN dalam tahun sebelumnya.

Sedangkan buat pembuatan APBD ataupun aturan Pendapatan dan Belanja Daerah nyaris serupa dengan proses penyusan APBN, yang membedakan merupakan faksi faksi yang mengesahkannya.

1. Pemerintah daerah (Pemda) selaku forum eksekutif di level daerah menyusun penhasilan daerah dan pengeluaran ke dapam bentuk RAPBD ataupun planning aturan Pendapatan dan Belanja Daerah. planning ini bentuk dari masukan perangkat daerah dan dinamakan planning aturan Satuan Kerja (RASK).

2. serupa halnya seperti di pemerintah yang terdapat di pusat, Pemda terus mengusulkan RAPBD ke DPRD, yang membedakan merupakan DPRD umumnya tentu menghadiahkan sosialisasi bagian bagian di RAPBD ini ke masyarakat buat mendapatkan masukan.

3. DPRD terus mengesahkan RAPBD dan menjadikannya APBD.

4. akan tetapi jikalau rancangan APBD ini tolak, maka yang dipakai merupakan APBD tahun sebelumnya.

Fungsi APBN

 

Leave a Comment