18 + Fungsi DPR yang Wajib di Jalani Setiap Anggotanya (Lengkap)

18 + Fungsi DPR yang Wajib di Jalani Setiap Anggotanya (Lengkap)

Pengertian dan Fungsi DPR – Kebanyak orang mengartikan DPR itu dengan pemikiran nya sendiri, sehingga banyak juga pandanganyag keliru tentang apa itu DPr, namun tenang saja disini kami akan membahas pengertian, fungsi, dasar hukum dan apa saja tugas dari DPR.

Pengertian DPR

pengertian fungsi dpr
Pengertian fungsi DPR

Dewan Perwakilan Rakyat kepanjangan dari DPR, memiliki dengan susunan keanggotaan, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta hak. Dalam konteks umumnya, Pengertian DPR merupakan lembaga negara yg memegang kekuasaan legislatif.

Di dalam susunan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 19 ayat 1,2, dan 3 yg menyatakan bahwa anggota DPR dipilih
melalui pemulihan umum. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diatur dalam undang-undang dan bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yg mempunyaii susunan kedudukan, tugas, fungsi, dan kewajiban.

Dasar Hukum DPR

  • Pasal 20 ayat 1 UUD 1945

yg tertulis :Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

  • Pasal 20 ayat 2 UUD 1945

yg tertulis :Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”

  • Pasal 22 ayat 2 UUD 1945

yg tertulis :Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yg berikut”

  • Pasal 23 ayat 2 UUD 1945

yg tertulis :Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan
oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”

  • Pasal 22D ayat 3 UUD 1945

Yg tertulis :Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan & belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”

Kewajiban DPR

fungsi dpr
fungsi DPR

Dalam peranan DPR yang sangat taktis, DPR mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus
dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pejabat anggota DPR. Kewajiban-kewajiban anggota
DPR yang harus kita ketahui :

  1. Memegang teguh dan mengamalkan nilai Pancasila
  2. Melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 dan menaati sebuah peraturan perundang-undangan
  3. Mempertahankan dan merawat sebuah kerukunan nasional dan keutuhan negara indonesia
  4. Mendahulukan suatu kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan lain-lain
  5. Memperjuangkan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat
  6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara
  7. Menaati suatu tata tertib dan kode etik
  8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yanglain
  9. Menyerap dan menghimpun sebuah aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara kontinyu
  10. Menampung dan menindak lanjuti sebuah aspirasi dan pengaduan masyarakat
  11. Memberikan suatu pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Fungsi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Fungsi Hak DPR

fungsi hak dpr
Fungsi hak DPR

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi
pengawasan DPR dibekali 3 (tiga) hak, yaitu:

  1. Hak Interpelasi: merupakan hak DPR untuk meminta keterangan terhadap Pemerintahyg menygkut wewenang pemerintah yg penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
  2. Hak Angket: merupakan sebuah hak yg dimiliki oleh DPR (dewan perwakilan rakya) tuntuk melakukan penyelidikan yg yg memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yg berkaitan dengan hal penting, strategis, dan memiliki dampakyg luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak Menyatakan Pendapat: merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap:
  • Kebijakan pemerintah atau hal menygkut kejadian luar biasa yg terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
  • Tindak lanjut pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi atau
  • Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran yg bertentangan dengan hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara sendiri, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan yg merugikan terhadap negara, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi
    syarat sebagai mana syarat untuk seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Fungsi dan Tugas DPR

fungsi dpr
Fungsi DPR

DPR terdiri atas anggota partai politik yg telah di bentuk melalui peserta pemilihan umum yg
dipilih dengan cara pemilihan umum. Adapun tugas-tugas untuk DPR sebagai berikut:

  1. Membentuk undang-undang yg dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan dari semua pihak
  2. Memberikan persetujuan atau tidak menyetujui terhadap peraturan pemerintah tentang pengganti undang-undang yg diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang yg akan di update;
  3. Menerima susunan undang-undang yg telah diajukan oleh pihak DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomui dan sumber daya alam lainnya, serta yg berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah membahas susunan undang-undang sebagaimana dimaksud didalam huruf C bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden
  4. Memusyawarahkan susunan undang-undang yg diajukan oleh Presiden atau DPR yg berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dansumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan yg ada di pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden; memperhatikan pandangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yg berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  5. Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pandangan DPD dan
    memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yg diajukan
    oleh Presiden;
  6. Mengerjakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN.
  7. Menganalisis dan menindaklanjuti hasil pengawasan yg diajukan dari DPD terhadap pelaksanaan undang- undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, serta agama.
  8. Menyampaikan persetujuan terhadap Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yg menimbulkan akibat yg luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yg terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan /pembentukan undang-undang.
  9. Memberikan pertimbangan terhadap presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
  10. Memberikan pertimbangan terhadap Presiden dalam hal pengangkatan duta besar
    dan menerima penempatan duta besar bagi negara lain;
  11. Memilih anggota bagi BPK dengan memperhatikan pertimbangan dariDPD;
  12. Membahas dan menindaklanjuti hasil dari pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yg disampaikan oleh pihak BPK;
  13. Memberikan persetujuan terhadap Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisia
  14. Memberikan persetujuan bagi calon hakim agung yg diusulkan olehKomisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
  15. Memilih 3 (tiga) orang hakim untuk konstitusi dan mengajukannya terhadap Presiden
    untuk diresmikan dengan keputusan-nya
  16. Memberikan pengesahan terhadap pemindahtanganan aset negara yg menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yg berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yg terkait dengan beban keuangan negara
  17. Menyerap, menghimpun, menampung, menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat; dan
  18. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yg telah diatur dalam undang-undang.

Fungsi Pengawasan DPR

fungsi dpr
Fungsi dpr

Ada beberapa fungsi yang diberikan kepada anggota DPR, di antara salah satunya merupakan fungsi Pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakanpolitik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terlah berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tertulis yang menyangkut Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN).

Setiap anggota dari DPR diberikan hak melakasanakn pengawasan yang diantaranya merupakan pelaksanaan APBN yang dilakukan kementerian atau lembaga negara. kementerian atau lembaga wajib menyerahkan bahan yang sudah tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) atau undang-undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR. Anggota DPR dapat mengajukan pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada anggota dari DPR.

Fungsi DPR

Leave a Comment